Musrenbang kecamatan Poto Tano. Camat minta prioritaskan Program yang belum terealisasi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Bappeda dan Litbanh) menggelar Kegiata Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Poto Tano pada Kamis (22/2/2018).

Musrenbang yang di adakan di lokasi ke-empat ini bertempat di Aula Kantor Camat Poto Tano. Hadir dikegiatan tersebut, Camat Poto Tano Ahmad Rifai, S. KM, Kepala Bidang Ekonomi Bappeda dan Litbang Mars Anugerainsyah, S. Hut, M. Si, Kepala Bidang Litbang Bappeda dan Litbang Ikramansyah, ST, MT, Kassubag Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan Poto Tano Amir Rahman, S. Ap,  perwakilan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, serta seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Poto Tano.

Musrenbang yang dihadiri juga oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan anggota tim PDPGR ini langsung dibuka oleh Camat Poto Tano Ahmad Rifai, S. Km. Dalam  sambutannya Camat menegaskan bahwa yang menjadi prioritas dalam Musrenbang ini adalah program kegiatan yang belum terealisasi di tahun sebelumnya.

"saya menghimbau kepada seluruh kita agar pada Musrenbang ini kita fokuskan kepada seluruh program yang belum terealisasi dan kegiatan yang tidak bisa dihandel oleh APBDes" jelasnya.

Camat juga menjelaskan, jauh-jauh hari sebelumnya Pemerintah Kecamatan telah mengadakan Musrenbang tingkat Desa dan Pra Musrenbang tingkat Kecamatan.

Selain itu, ia  menjelaskan pula tentang tiga indikator fokus pembangunan yang akan diterapkan di Kecamatan Poto Tano.
"Pembangunan Daerah adalah meningkatkan indeks pembangunan manusia, dimana ada tiga indikator pembangunan inti yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang ekonomi.

Sesi diskusi  dipimpin langsung oleh Camat Poto Tano. Beberapa kegiatan yang diusulkan oleh beberapa Desa, diantaranya yakni Desa Poto Tano dan Desa Tambak Sari yang mengusulkan pengadaan perahu nelayan, perbaikan dan pembangunan drainase, jalan penghubung Desa, serta jalan usaha tani yang belum sesuai dengan penggunaannya, yang seharusnya dapat dilalui oleh truk-truk besar pengangkut hasil pertanian.

"kami dari Tambak Sari mengusulkan pembuatan drainase, karena setiap musim hujan dengan intensitas yang tinggi Desa kami selalu digenangi air", tutur salah seorang staf Desa Tambak Sari.

Berbeda dengan Desa Tambak Sari,  Kepala Desa Tebo, Hamzah, mengusulkan peningkatan jalan usaha tani dan bronjong sungai serta pagar makam. Akan tetapi, pagar makam ini hanya bisa dianggarkan dari APBDes karena merupakan Aset Desa.

Beberapa Desa juga mengusulkan agar di tambahkannya lampu jalan pada lokasi-lokasi yang belum dipasang lampu jalan, serta perbaikan pada lampu jalan yang telah rusak.

Usulan ini langsung dijawab oleh pihak dari Dinas Lingkungan Hidup KSB, dalam penjelasannya terkait lampu jalan ini, pihak Dinas Lingkungan hidup telah menganggarkan pengadaan dan perawatan lampu jalan sebesar Rp. 1 milyar yang akan direalisasikan tahun 2018 ini.
Kalo dirasa masih kurang maka akan ditambahkan lagi pada APBD Perubahan tahun ini. Tuturnya.

Sementara Kepala Desa Kokarlian M. Dahlan, berharap kepada Pemerintah Daerah untuk memperhatikan petani jagung di Desa Kokarlian,  dimana Desa Kokarlian ini menjadi Desa penghasil jagung terbesar di Sumbawa Barat.

"kami mengusulkan kepada Pemda untuk dibangunkan lantai jemur jagung dan juga gudang penyimpanan hasil panen jagung,  karena kami sangat kesulitan untuk menyimpannya. Untuk itu kami telah menyediakan lahan" jelas Staf Desa Kokarlian.

Perwakilan dari Desa Senayan mengusulkan pemasangan bronjong sungai sepanjang 1,5 km dan Pintu Air gorong-gorong,  serta Hotmik jalan lingkungan sepanjang 2,5 km yang ada di Senayan.
Kepala Desa Senayan juga meminta perhatian dari Pemerintah Daerah untuk merehab atau membangun ulang jembatan penghubung yang ada di ujung Desa Senayan, karena saluran air di jembatan tersebut sangat kecil, menyebabkan air meluap dan tergenang.

Kepala Bidang Ekonomi Bappeda dan Litbang Mars Anugerainsyah, S. Hut, M. Si, menjelaskan terkait jembatan di Desa Senayan.
"karena jembatan itu berada di jalan negara jadi wewenang ada di pihak pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, kedepannya kami akan membawa usulan-usulan yang berkaitan dengan wewenang Pemerintah Provinsi dan Pusat ini ke Musrenbang tingkat Provinsi.
Sedangkan usulan dari Desa Sepakek berupa tambatan perahu dan perahu nelayan nantinya akan diusulkan pada APBN, karena nantinya juga akan ada bantuan dari Kementerian, tutur Kabid.

Lanjut Kabid Ekonomi, Usulan-usulan dari Desa dan Masyarakat ini akan ditampung dan jika dirasa sangat penting maka akan direalisasikan pada APBD Perubahan.

"Kami dari Bappeda juga berharap kepada seluruh Instansi terkait, agar merespon masukan dan usulan-usulan dari masyarakat sehingga nantinya bisa dipertimbangkan dan direalisasikan" tutur Kabid. (Kominfo FR)


Foto    : Eko IJ
Editor : Feryal MP