Mewujudkan KSB dalam satu data. Kominfo KSB selenggarakan sosialisasi data Sektoral tingkat Kabupaten.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat mengadakan Sosialisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral tingkat Kabupaten Sumbawa Barat pada selasa (27/2/2018), di aula rapat kedai sawah Lingkungan Komplek Kemutar Telu Center.

Acara tersebut dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum dan Aparatur Setda KSB Ir. Irhas Rahmanuddin Rayes, M, Si, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik prov.NTB Drs. Tri Budi Prayetno, M. Si, Kepala Bidang Integrasi Pengolahan Desiminasi Statistik BPS Prov.NTB Agus Sudibio, Kepala Dinas Kominfo KSB Drs. Burhanuddin, MM, Kepala Bidang Statistik Prov. NTB Dra. Hj. Asnirawati, M. Si, Kepala OPD Se-Kabupaten Sumbawa Barat, perwakilan dari RSUD Asyifa KSB, Badan Pusat Statistik KSB dan Camat se-Kabupaten Sumbawa Barat.

Diawali dengan pembacaan doa oleh ustad Saidil Hudri, ST,  dan dilanjutkan dengan Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo KSB.

Dalam laporannya Kepala Dinas Kominfo KSB Drs. Burhanuddin, MM menjelaskan, bahwa kegiatan sosialisasi ini dalam rangka memperbaiki data statistik sektoral di Kabupaten Sumbawa Barat.

Lanjut Kadis Kominfo, dasar hukum diadakannya kegiatan tersebut adalah UU nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik,  UU nomor 23 tahun 2012 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik,  Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,  Peraturan Bupati Sumbawa Barat nomor 26 tahun 2017 tentang rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Diskominfo.

Kegiatan sosialisasi yang diadakan hanya satu hari dan dihadiri oleh sebanyak 55 orang peserta tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan membangun kesamaan pemahaman dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, dan terwujudnya sinergisitas antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya  dalam penyedian data dan informasi, serta meningkatkan peran atau kinerja pemberdayaan Pemerintah Daerah.

Acara yang tertera didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KSB tahun 2018 tersebut, dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum dan Aparatur Setda KSB Ir. Irhas Rahmanuddin Rayes, M. Si.

Dalam pidatonya Ir. Irhas mengatakan, bahwa masalah data ini sangat penting.
"Salah satu indikator yang menentukan keberhasilan dari sebuah OPD itu adalah dari pengumpulan data tersebut, saat ini kami sudah mulai menyusun beberapa laporan baik itu LKJIP, LPBJ dan lain-lain, itu semuanya terkait dengan data sektoral yang akan kita kumpulkan nantinya.
Berhasil tidaknya laporan nantinya tergantung dari data yang ada. Ucapnya.

Pada kesempatan tersebut ada dua materi yang menjadi pokok bahasan, yakni materi yang di sampaikan oleh Kepala Dinas Kominfostik prov. NTB tentang Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah menuju satu data indonesia.
Sementara itu narasumber dari Badan Pusat Statistik Prov. NTB memberikan materi tentang Tata Kelola Mekanisme Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Dalam sesi diskusi yang di motori oleh Kepala Seksi Statistik Diskominfo KSB Budi Sunarko, SE, Kadis kominfostik Prov. NTB menjelaskan bahwa sebagai bagian dari pekerjaan Dinas Kominfostik Prov. NTB dalam satu tahun,  pihaknya sedang dalam mengerjakan atau memperjuangkan sebuah aplikasi yang bernama sistem informasi manajemen terpadu untuk perputaran data, sehingga nantinya data di tiap OPD dapat digunakan secara bersama-sama OPD lainnya.

"Kami juga sedang mengkoneksikan antara NTB Plan dengan SIMDA,
Untuk mempercepat akses data, kami juga sudah mencoba mendesain sebuah portal NTB yang kemudian disatukan dengan berbagai link dari seluruh OPD dan berbagai aplikasi-aplikasi yang ada di NTB" jelasnya.

Lanjut Kadis kominfostik, masalah kualitas data yang dihasilkan harus memenuhi standar kualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna, kemudian proses produksi dan diseminasi data statistik harus berdasarkan dan memenuhi standar kualitas secara internasional serta setiap unit kerja harus menjamin kualitas tersebut.
Unit kerja juga harus berupaya keras menjamin kualitas produknya dan mengidentifikasi segala kekuatan dan kelemahannya.

Dikesempatan itu juga, Kepala bidang IPDS BPS Prov. NTB menjelaskan beberapa poin dalam pengumpulan data sektoral tersebut, diantaranya, norma dan prinsip statistik, dukungan data dan informasi statistik terhadap prioritas nasional, serta Sasaran data informasi statistik.

Berdasarkan tujuan pemanfaatannya ada tiga jenis statistik, yaitu Statistik Dasar yakni data yang dikumpulkan oleh BPS, Statistik Sektoral yakni data yang dikumpulkan oleh instansi pemerintah, sedangkan Statistik Khusus yakni data yang dikumpulkan oleh lembaga,organisasi, perorangan atau unsur masyarakat lainnya.

ada tiga indikator untuk mengarahkan indonesia dalam satu data atau menjadikan NTB satu data, indikator tersebut adalah satu standar data yakni satu sumber informasi data, kemudian satu meta data adalah informasi terstruktur mengenai data misalnya siapa yang membuat data, tahun pembuatan data, metode yang digunakan, variabelnya apa saja, sehingga nantinya memungkinkan tidak ada survei atau kegiatan pengumpulan data yang dobel. Sedangkan yang ketiga adalah satu portal data.
Sehingga data-data yang dikumpulkan oleh seluruh OPD nantinya akan dikumpulkan dan di dikompilasi oleh wali data dalam hal ini Dinas Kominfo Kabupaten.

Data sektoral ini meliputi perwujudan suatu Daerah, baik kondisi wilayah, potensi sumber daya maupun hasil pembangunan suatu Daerah. Bisa menjadi bahan masukan dalam rangka perencanaan dan evaluasi pembangunan Kabupaten secara terpadu dalam melaksanakan program pembangunan.

Kadis Kominfo mengakhiri acara sosialisasi dengan mengucapkan terimakasih kepada narasumber yang telah hadir, serta kepada seluruh peserta.

"kita harus sadar bahwa tugas ini segera harus di selesaikan. Kita sulit untuk mengumpulkan data maka akan lebih sulit lagi kita merencanakan sesuatu tanpa data. Jelas Kadis (Kominfo FR)