Percepat Penanggulangan Bencana Bupati Lantik 10 Pejabat

Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H W Musyafirin, M.M melantik 10 orang pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas jajaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), 10 pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah pejabat Eselon III dan IV, pelantikan tersebut dilakukan di Graha Fitrah Kantor Bupati Sumbawa Barat, Jumat (14/9).

Bupati secara resmi melantik 10 orang pejabat tersebut dalam jabatan yang baru di lingkup pemda KSB sesuai dengan keputusan Bupati Sumbawa Barat nomor 185/821.2/BKD/2018 tanggal 14 September 2018. "Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan." Ucap Bupati saat membacakan Naskah Pelantikan.

Dalam sambutan singkatnya Bupati mengatakan, dalam situasi yang menimpa KSB seperti ini harus selalu bersyukur menerima segala sesuatu karena inilah yang terbaik bagi KSB, selain karena kehendak Allah SWT, pelantikan ini dilakukan karena ada kepentingan yang lebih besar, ini juga untuk mengisi kekosongan jabatan di beberapa Instansi. "Masih banyak pejabat eselon II yang kosong, sebelum pelantikan ini terlebih dahulu dinilai oleh panitia seleksi sehingga pelantikan ini bisa dilaksanakan." Tutur Bupati.

Pelantikan ini juga, lanjut Bupati, diharapkan untuk terus meningkatkan kinerja Dinas yang bertanggung jawab terkait dengan penanggulangan bencana Gempa Bumi di KSB. "Ini juga benar-benar terkait dengan musibah Gempa bumi, semoga dengan masuknya Ibu Endang Yunari ke dinas Sosial dan beberapa pejabat lainnya bisa meningkatkan kinerja Pemda KSB dalam menyediakan data-data." Harap Bupati.

Pemerintah RI dalam proses penangan bencana Nasional ingin menjadikan KSB sebagai contoh bagi daerah lain, dimana penanganan di KSB lebih cepat dari daerah lain. "Saya sangat berterimakasih kepada kita semua, terumata stakesholder terkait yang telah melakukan yang maksimal pada penanganan bencana, ini bencana lokal tetapi penanganannya skala nasional." Kata Bupati.

Dari hasil rapat dengar pendapat yang dilaksanakan di DPR RI bersama 4 Menko, bahwa untuk penanganan bencana KSB akan membutuhkan dana hampir mencapai Rp994 milyar. Bupati berharap kepada semua agar memanfaatkan momentum ini, apa yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat bisa disiapkan sehingga dana recovery yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk KSB bisa digunakan secara maksimal. Orang-orang yang dilantik pada hari ini adalah orang-orang yang dipercaya pada Dinas terkait untuk mempercepat penanganan pasca bencana Gempa di KSB.

"Saya minta ini benar-benar menjadi perhatian, Dinas Sosial tolong dilengkapi data-data semua pengungsi, semua yang terdampak by name by addres, jika mendapat kendala maka segera koordinasikan dengan Dinas Pencatatan Sipil." kata Bupati.

Selain itu, Bupati menekankan kepada ASN agar tidak menyepelekan isi dari Pakta Integritas yang dibacakan oleh pejabat yang dilantik karena jika ASN tidak mengindahkan apa yang tertera didalamnya maka pemerintah akan menindak tegas dan diberikan sangsi sampai dengan ancaman pemecatan, isi pakta integritas itu antara lain tidak melakukan perbuatan tercela, tidak melakukan pungli, korupsi, kolusi dan nepotisme. Sama halnya juga dengan Etika, ASN juga harus betul-betul memperhatikan etika karena sangsinya akan sangat berat.

"Etika ini harus benar-benar dijaga dan jangan dianggap remeh, ASN tidak boleh melakukan perbuatan tercela, sangsinya sangat berat apalagi jika yang melakukannya adalah sama-sama ASN maka saya memerintahkan harus ditindak tegas." Kata Bupati. Bupati meminta tidak ada lagi ASN yang tersangkut dalam kasus, jika pejabat tidak melaksanakan amanah maka akan ditindak tegas seperti yang diatur dalam Undang-undang kepegawaian.

Diakhir sambutan, Bupati mengapresiasi kinerja Dinas Koperasi Perindustrian dan perdagangan yang telah menjaga kestabilan harga bahan pokok di KSB walaupun dalam situasi krisis karena bencana Gempa. Bupati juga menekankan kepada semua untuk terus menangani masalah yang timbul dalam masyarakat, terus melayani dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat.

Bupati juga menekankan kepada kita harus lebih cepat menangangi masalah yang muncul di masyarakat, kita harus lebih cepat, kalaupun ada laporan atau paling tidak kita sudah melakukan penanganan. bagaimana supaya kehidupan masyarakat bisa terjamin dan hak-hak dasar masyarakat bisa dipenuhi.

Hadir bersama Bupati, Dandim 1628/Sumbawa Barat, Letkol Eddy Oswaronto, S.T., Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Mustofa, S.I.K, dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Para Assiten, dan Ketua TP-PKK KSB. Pimpinan DPRD KSB.

Adapun pejabat yang dilantik yaitu Dr. H. Hamzah, jabatan lama Kepala Dinas Lingkungan Hidup menjadi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperindag, Ir. Siti Nuraini mengisi jabatan Sekretaris Dinas Koperindag. Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Eka Susiawati, SP.SI naik menjadi Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD KSB, Makasau A. Md. Keb yang tadinya menjabat Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial Dinas Sosial kini menjadi Kepala Bidang Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran Dinas Damkar KSB. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah, Leo Arisandi, SH kini menjabat sebagai Kepala Bidang Transmigrasi pada Dinas Nakertrans sedangkan Agus Sukurni, M.Pa, Kepala Bidang Pelayanan Catatan Sipil pada Dinas Dukcapil menjadi Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil. Abdul Azis, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD menjadi Kepala Bidang Pelayanan Catatan Sipil pada Dinas Dukcapil. Kabid Pencegahan dan penyuluhan Kebakaran Dinas Damkar, Amiruddin, S. Pt menjabat sebagai Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan. Endang Yunari, S.Pi jabatan lama sebagai Pelaksana pada Dinas Kelautan dan Perikanan kini menjabat sebagai Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial. Usman, S.Pt. jabatan lama Kepala Sub Bagian Koordinasi Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan, menjabat sebagai Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD KSB.