Masuki Tahap Rekonstruksi, Bupati Dorong Partisipasi Aktif Semua Unsur

Sumbawa Barat. FokusMediaNTB-Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W Musyafirin, MM.,  didampingi Dandim 1628, Kapolres, Tim Tekhnis Kementerian PUPR, dan  Staf Ahli, membahas kembali hasil Sosialisasi dimulainya Rekonstruksi dan Normalisasi Rumah Rusak Berat  terdampak gempa di Posko Penanggulangan Bencana Gempa Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Jum’at (14/09). Bupati menekankan agar besok dilakukan rekonstruksi rumah warga di Enam titik di Kecamatan Poto Tano dan Tujuh titik di Kecamatan Seteluk.

Pembangunan Rekonstruksi Rumah yang rusak berat tersebut pencairannya melalui dua tahap yaitu tahap pertama Rp 25 juta per rumah sebagai modal dimulainya pengerjaan pembangunan rumah melalui mekanisme Sistem Gotong Royong dengan Pola Perda PDPGR yang melibatkan Agen Peliuk, Agen PDPGR, Babinsa, Babinkamtibmas, dan masyarakat.

Mekanisme pencairan anggaran kata Bupati akan segera dilakukan transfer dari Kemenkeu ke BNPB Pusat kemudian dari BNPB Pusat ke BPBD Kabupaten. BPBD Kabupaten nantinya yang akan mentransfer ke rekening masing – masing pemilik rumah  dengan nilai tahap pertama 25 juta.Sementara Agen PDPGR, Babinsa dan Babinkamtibmas sifatnya hanya sebagai pendamping, yang nantinya dalam pelaksanaan pengerjaan Rekonstruksi rumah yang terdampak gempa akan didampingi oleh tim Teknis dari Kementerian PUPR dengan pola rumah 5 x 7 model Rumah Instan Sederhana ( RISA ) yang sudah diuji oleh PUPR. RISA lanjut Bupati bukan sebagai acuan karena pola ini agak lama dalam proses pembuatannya karena menggunakan Mal Press Sistem KnockDown.

“Pola lain yang lebih sederhana adalah pola Konvensional yang dikerjakan oleh Agen PDPGR melalui Gotong Royong yang telah disetujui oleh Kementerian PUPR dan memakan waktu pembuatan untuk satu rumah 10-15 hari kerja dengan pola rumah tahan gempa dengan ukuran yang sama yaitu 5 x 7 meter “ jelas Bupati

Selanjutnya apabila pemilik rumah ingin merubah dan memperluas bangunan rumah dari bentuk pola konvensional tersebut, kata Bupati tidak ada masalah asalkan pemilik rumah sanggup mengeluarkan anggaran lebih. Untuk itu Bupati berharap kepada pemilik rumah yang terdampak gempa untuk selalu aktif dalam mendorong penyelesaian rumah serta berkomitmen saling percaya satu sama lain. Pada proses pencairan anggaran nantinya akan didampingi oleh Agen PDPGR, Babinsa dan Babinkamtibmas dan ditambah satu orang petugas PNS agar pengunaannya tepat sasaran dan rumah selesai tepat waktu.

Sejauh ini BNPB telah mentransfer dana sebesar Rp8 milyar 625 juta melalui rekening BPBD, dana tersebut akan digunakan untuk rekonstruksi rumah yang rusak berat. Dari hasil verifikasi tahap pertama terdapat 436 unit rumah rusak berat. Dana tersebut akan secepatnya ditransfer kepada warga untuk mempercepat rekonstruksi rumah.

Bupati juga memerintahkan  Kepala Pelaksana BPBD untuk memastikan kebutuhan logistik bisa diatasi sampai bulan Desember mendatang. Dinas  PUPR juga, kata Bupati, harus segera memberikan beberapa opsi design rumah karena para warga Seteluk dan Poto Tano yang telah mengharamkan rumah batu, warga ingin membuat rumah dengan konstruksi kayu. Sementara untuk jaminan hidup Bupati meminta kepada Dinas Sosial untuk menyiapkan data.

Dalam waktu beberapa hari ke depan format gotong royong akan disesuaikan, yakni akan pusatkan di Dua Kecamatan, di Kecamatan Seteluk  7 titik rumah yang akan mulai dikerjakan dan di Poto Tano ada Enam titik. Bupati berharap seluruh SDM bisa diarahkan ke dua Kecamatan ini.

Yang tidak Kalah pentingnya, tekan Bupati, adalah administrasi. Diharapkan masing-masing SKPD mengutus satu ASN untuk mengawas administrasi yang akan disusun oleh Agen dan anggota peliuk. ASN ini yang nantinya akan membimbing para Agen dalam mengadministrasikan semua kegiatan sehingga bisa dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya dibawah kendali Inspektorat Daerah.