DINAS KOMINFO KSB GELAR RAPAT INTERNAL IMPLEMENTASI TERBATAS APLIKASI SIMAYA

Foto : Rangga S Pratama.

Pemanfaatan aplikasi siMAYA dalam rangka efisiensi manajemen pemerintahan telah digulirkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. SiMAYA merupakan kegiatan surat menyurat yang dilakukan secara elektronik dengan akses internet.

Setelah sebelumnya Saidil Hudri, ST dan Rustati, S. Kom, dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di dinas Kominfo KSB tersebut mengikuti pelatihan tentang tata cara pengoperasian Aplikasi tersebut di Balai Pelatihan Riset (BPR) dan TIK Tangerang yang dihadiri pula oleh perwakilan dari Kabupaten/kota terpilih sebanyak 50 orang.
Aplikasi ini nantinya akan di implementasikan dalam waktu dekat di Kabupaten Sumbawa Barat.

Aplikasi E-government "siMAYA" sudah ada di Sumbawa Barat pada Tahun 2016 yang lalu dan diimplementasikan oleh Kesatuan Polisi Pamong Praja, namun seiring berjalannya waktu aplikasi tersebut vakum dan tidak aktif. Oleh karena itu pengelolaan aplikasi tersebut diserahkan ke Dinas Kominfo KSB.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa Barat Drs. Burhanuddin, MM yang sekaligus memimpin rapat tersebut mengatakan, bahwa ada dua alasan agar aplikasi ini segera diimplementasikan.

"Aplikasi surat menyurat berbasis Elektronik ini harus disampaikan sesegera mungkin agar admin yang telah mengikuti pelatihan tidak lupa cara mengoperasikannya, serta kita dituntut untuk menerapkan sistem Pemerintahan berbasis Elektronik atau biasa disebut E-Government, karena itu secara terbatas kita akan implementasikan aplikasi tersebut". Tuturnya.

Sebelumnya, pada tanggal 6 Maret 2018 yang lalu, Kementrian Pendayaguaan Apartur Negara telah melayangkan surat kepada Diskominfo KSB melalui Bupati KSB,
bahwa dalam waktu dekat ini tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara akan turun melakukan observasi dan evaluasi serta penilaian pada Kabupaten Sumbawa Barat hingga bulan Juni 2018 nanti.

Kegiatan penilaian tersebut mencangkup  evaluasi mandiri dengan cara mewawancarai dan mengobservasi serta akan dilakukan penilaian akhir. Hasil dari penilaian tersebut akan muncul tiga klasifikasi SKPD.
Ketiga klasifikasi tersebut yakni proses rintisan, standarisasi terukur dan terintegrasi.
Evaluasi dari Menpan-RB tersebut akan dimulai pada tanggal 21 maret 2018 mendatang,  evaluasi mandiri pada tanggal 2 - 27 April 2018, sementara wawancara akan dimulai tanggal 23 - 27 juli 2018.
Secara teknis output dari program aplikasi ini yakni, informasi, Kolaborasi, optimalisasi, interaksi, dan transaksi.

"Ketika ada observasi dan evaluasi dari Menpan nanti, kita bisa menunjukan bahwa ini yang sudah kita lakukan untuk menjalankan sistem administrasi Pemerintahan berbasis Elektronik (E-Government). Jelasnya

jika Aplikasi ini berhasil dijalankan dengan baik maka akan diimplementasikan kepada seluruh SKPD lingkup Pemda KSB, namun dengan menentukan SKPD mana yang bisa melaksanakan program ini dengan baik dengan dukungan sumberdaya yang ada pada SKPD tersebut.

Saidil Hudri, ST dalam penjelasannya mengatakan, dari segi penggunaaan ada dua tugas pokok dari aplikasi ini, Admin bertugas membuat akun pengguna, struktur jabatan dan struktur pengguna. Sedangkan Pengguna menjalankan transaksi administrasi surat keluar masuk secara elektronik.

Diakhir rapat Kadis Kominfo berharap, aplikasi ini bisa dijalankan dengan baik oleh bidang Sekretariat sebagai pengelola dan Bidang Kominfo sebagai tempat penitipan dan pengembangan aplikasi tersebut. Kedepannya Bidang Statistik dan persandian juga harus bersinergi untuk bisa memproteksi dan memperbaiki data-data yang ada disemua SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga data-data yang ada bisa jauh dari kerusakan dan hacker.

"ini tentunya akan memberikan manfaat bagi kita semua, karena pada prakteknya aplikasi ini akan membantu mempercepat proses administrasi dimanapun kita berada". Jelasnya sembari menutup pertemuan tersebut.  (Kominfo FR)